TEMPO.CO, Surabaya - Peringatan Hari Buruh Internasional diwarnai dua aksi di Surabaya, Kamis 1 Mei 2025. Salah satu aksi dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Aksi pertama diinisiasi oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur. Aksi tersebut diikuti oleh ribuan buruh se-Jatim yang berkumpul di depan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya.
Mereka menyuarakan 17 tuntutan yang terdiri dari masalah ketenagakerjaan, jaminan sosial, pengampunan pajak, pendidikan, permukiman, transportasi publik. Para buruh itu juga menuntut agar Presiden ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dijadikan pahlawan nasional.
Khofifah pun menemui massa aksi. Dia juga menerima dan menandatangani 17 tuntutan itu. Khofifah berjanji untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. "Kami akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi korban PHK sebanyak 10 ribu,” kata Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga akan memberikan beasiswa bagi anak-anak buruh di Jatim. Khususnya jenjang SMA/SMK. "Nanti jumlahnya ada 30 ribu siswa yang bisa diterima SMA/SMK swasta. Kebijakan ini sekaligus kami memberi kado pada hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 Mei besok,” ujar dia.
Ketua FSPMI Jatim Jazuli pun berterima kasih kepada Khofifah karena telah menandatangani 17 tuntutan itu. Menurut dia, Khofifah juga berjanji memperjuangkan buruh perempuan dan rumah layak untuk buruh.“Kami berterima kasih. Ini kado terindah," tandas Jazuli.
Sementara itu, sejumlah massa yang tergabung dengan Aliansi Warga Sipil Surabaya melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi pada saat yang bersamaan. Mereka terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Federasi Serikat Buruh Readymix dan Konstruksi (FSBK Kasbi), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, dan lain-lain.
Koordinator aksi, Hariyono, mengatakan bahwa mereka sepakat tidak ikut aksi buruh di depan Kantor Gubernur. Hal ini sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah. “Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jatim saat ini tidak berpihak kepada buruh. Ini terlihat dari banyaknya pembiaran kasus pelanggaran ketenagakerjaan,” ucap Lono—sapaan akrabnya.
Lono pun menyebutkan beberapa pelanggaran ketenagakerjaan yang dibiarkan oleh pemerintah daerah. Seperti PHK yang terjadi terus-menerus, status pekerja yang tidak jelas, dan lain-lain. “Belum lagi pesangon yang semakin rendah dan menjamurnya karyawan lepas (outsourcing), ini perlu jadi perhatian pemprov,”ucap Lono.
Oleh karena itu, pihaknya berpendapat agar pemerintah harus diawasi oleh rakyat. Tujuannya agar pemerintah bisa melakukan penegakan hukum bagi pengusaha-pengusaha yang nakal.
Pilihan Editor: Demo Peringati Hari Buruh Ricuh, Ratusan Mahasiswa Terjebak di Kampus Undip
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
