Pengamat Pendidikan Dukung Usul ITB soal Skor UTBK

USULAN Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara agar hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) diumumkan sebelum calon mahasiswa memilih perguruan tinggi dinilai dapat membuat proses seleksi lebih efektif dan mengurangi kursi yang tidak terisi.

Penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan, Darmaningtyas, mendukung usulan tersebut. Menurut dia, calon mahasiswa perlu mengetahui kemampuan akademiknya terlebih dahulu agar dapat memilih program studi yang sesuai.

"Misalnya, siswa lemah dalam pelajaran matematika, tentu tidak akan mengambil teknik. Kalau siswa kuat di pelajaran biologi, mungkin lebih baik memilih geologi, pertanian, atau kehutanan," ujar Darmaningtyas saat dihubungi, Jumat, 3 Juli 2026.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriansyah, menilai sistem tersebut dapat mengurangi jumlah calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Sebelumnya, sekitar 60 ribu peserta dilaporkan tidak melakukan daftar ulang. "Positifnya, kursi yang tersedia tidak terbuang sia-sia," ujarnya.

Menurut Feriansyah, skor UTBK pada dasarnya merupakan ukuran standar kemampuan akademik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Karena itu, ia mengusulkan adanya satu lembaga yang bertugas mengelola sekaligus mengumumkan hasil tes tersebut.
"Jadi memang ada satu badan yang mengeluarkan satu tes standar dan bisa digunakan untuk beberapa ujian," katanya.

Ia menilai sistem baru juga dapat mengurangi praktik menjadikan perguruan tinggi negeri sebagai pilihan cadangan. Selama ini, sebagian calon mahasiswa tetap mendaftar ke PTN sambil menunggu hasil seleksi sekolah kedinasan, seperti STAN atau Akademi Kepolisian (Akpol), yang jadwal pengumumannya berbeda.

Dengan mengetahui skor lebih awal, kata Feriansyah, calon mahasiswa diharapkan lebih mantap menentukan pilihan sesuai minat dan kemampuan. "Walaupun dia pintar, dia harus berkomitmen pada satu pilihannya sesuai minat dan bakat," ujarnya.

Namun, usulan tersebut juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya, calon mahasiswa tidak lagi memiliki banyak pilihan program studi sebagai cadangan apabila gagal di pilihan utama. "Ini agak sedikit rumit. Masih perlu dipikirkan teknisnya," katanya.

Selain itu, Feriansyah menilai perlu ada mekanisme yang jelas apabila banyak calon mahasiswa memperoleh nilai yang sama. Menurut dia, jangan sampai perguruan tinggi memprioritaskan kemampuan ekonomi calon mahasiswa. "Kemungkinan itu ada (memilih ekonomi calon mahasiswa yang lebih mapan)," katanya.

Dia meminta perguruan tinggi tetap berkomitmen menjalankan kebijakan afirmasi, termasuk memenuhi kuota minimal lima persen bagi mahasiswa dari kelompok uang kuliah tunggal (UKT) 1 dan UKT 2 serta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. "Keterbukaan dari institusi juga penting terkait berapa kuota yang mereka sediakan," ujarnya. UKT 1 dan UKT 2 merupakan kelompok tarif biaya kuliah atau UKT paling rendah di perguruan tinggi negeri yang berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Tempo telah menghubungi Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, untuk meminta tanggapan. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada respons.

Sebelumnya, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara mengusulkan agar mekanisme UTBK di Indonesia mengadopsi sistem yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem tersebut, peserta mengetahui skor ujian lebih dahulu, baru kemudian memilih perguruan tinggi tujuan.

"Mahasiswa tahu dulu hasilnya kemudian mendaftar. Di negara-negara maju sistemnya seperti itu," kata Tatacipta dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru bersama Komisi X DPR RI, Rabu, 24 Juni 2026. Meski demikian, ia menegaskan setiap perguruan tinggi tetap memiliki ambang batas (passing grade) masing-masing sehingga proses seleksi dapat dilakukan dengan merangking peserta yang memenuhi syarat.