Pemkab Cirebon Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

Pembagian air bersih di Kota Cirebon(Nurul Hidayah/MI)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon tetapkan siaga darurat kekeringan. Pemetaan risiko dan cara bertindak untuk penanganan kekeringan di musim kemarau dilakukan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, status siaga darurat kekeringan ditetapkan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. “Penetapan status tersebut mengacu pada surat keputusan gubernur Jabar dan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penanganan kekeringan di musim kemarau tahun ini,” tutur Samsul, Minggu (5/7). 

Saat ini, lanjut Samsul, BPBD Kabupaten Cirebon telah melakukan pemetaan sejumlah daerah yang rawan mengalami kekeringan mulai krisis air bersih hingga kebakaran lahan dan hutan (Karhutla). Berdasarkan catatan yang ada di BPBD Kabupaten Cirebon pada 2019 lalu, sebanyak 57 desa di 21 kecamatan terdampak kekeringan di musim kemarau. 

Ia menjelaskan pada 2020 dan 2022 tercatat tidak ada desa terdampak kekeringan. Namun,pada 2023  kekeringan berdampak di 38 desa di 21 kecamatan. Selanjutnya pada 2024 kekeringan berdampak di 19 desa di 6 kecamatan dan pada 2025 lalu. Jumlah tersebut menurun menjadi 19 desa di enam kecamatan pada 2024, sementara sepanjang 2025 tidak tercatat adanya desa terdampak kekeringan.

Ada pun kecamatan yang selama ini rawan terhadap bencana kekeringan tersebar di Kecamatan Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, hingga Tengah Tani. “Kami telah menyiapkan berbagai skenario untuk penanganan dampak kekeringan di musim kemarau tahun ini,” tutur Samsul. 

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata dia, menyiapkan armada mobil tangki untuk distribusi air bersih, hingga mengaktifkan posko komando darurat kekeringan selama masa siaga berlangsung. “Selain penanganan darurat, kami  juga terus memperkuat upaya jangka panjang melalui pembangunan sumber air bersih,” tutur Samsul.

Program sumur bor yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menjangkau sedikitnya lima desa. Desa Walahar dan Desa Cupang di Kecamatan Gempol, Desa Beber di Kecamatan Beber, serta Desa Kamarang dan Desa Greged di Kecamatan Greged menjadi wilayah yang telah menerima bantuan pembangunan sumur bor tersebut.

Pada kesempatan yang sama Samsul juga mengungkapkan bahwa edukasi kepada masyarakat juga mereka lakukan. Diantaranya masyarakat diminta untuk melakukan penghematan air bersih serta melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. “Kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme pelaporana kondisi darurat melalui media sosial dan grup whatsapp warga,” tutur Samsul. 

Samsul mengungkapkan penanganan kekeringan membutuhkan kerja sama banyak pihak. BPBD Kabupaten Cirebon juga berharap ketersediaan air bersih bagi masyarakat bisa tetap terjaga, sementara potensi kerugian akibat kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan sebelum memasuki puncak musim kemarau. (H-4)