Pakistan Dituding Perluas Strategi Media di Tengah Sorotan HAM

Jakarta, CNN Indonesia --

Pakistan dinilai tidak lagi membatasi upaya membentuk narasi media pada lingkup domestik, tetapi mulai memperluasnya ke tingkat internasional terutama terhadap pemberitaan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara.

Analis geopolitik dan jurnalis isu internasional asal Yunani, Dimitra Staikou, menyebut pola tersebut terlihat dari cara Pakistan merespons berbagai laporan media global.

"Ketika pemberitaan sejalan dengan kepentingan resmi, itu diperkuat. Namun ketika mengungkap ketidakstabilan internal, laporan tersebut diperdebatkan, ditekan, atau dilawan secara politik," ujar Staikou.

Tekanan terhadap media di dalam negeri Pakistan sendiri disebut telah berlangsung lama dan terus meningkat.

Sejumlah organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Committee to Protect Journalists (CPJ) mencatat adanya pembatasan terhadap suara kritis, termasuk melalui undang-undang yang dinilai terlalu luas.

Amandemen Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Elektronik (PECA) pada 2025 juga menuai kritik karena memberikan kewenangan lebih besar kepada negara untuk mengontrol ruang digital.

Amnesty International mencatat penggunaan sistem seperti Web Monitoring System (WMS) dan Lawful Intercept Management System (LIMS) untuk memantau dan menyaring informasi publik.

Diplomasi militer Pakistan

Staikou menilai, ketika kontrol informasi domestik telah menguat, negara cenderung bereaksi terhadap media internasional yang tidak dapat dikendalikan.

"Ketika sebuah negara terbiasa mengelola informasi di dalam negeri, ia sering mulai merasa terganggu dengan media luar yang tidak bisa dikontrol," ujarnya.

Media internasional dalam beberapa waktu terakhir banyak melaporkan memburuknya situasi keamanan Pakistan, termasuk konflik di Balochistan, meningkatnya aktivitas separatis, serta serangan oleh Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Pemberitaan tersebut dinilai bertentangan dengan upaya Islamabad untuk menampilkan stabilitas.

Kunjungan delegasi Pakistan ke Qatar pada 24 Februari 2026, yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Menteri Informasi Attaullah Tarar, turut menjadi sorotan. Meski secara resmi merupakan bagian dari hubungan bilateral, waktu kunjungan tersebut memicu spekulasi terkait kemungkinan upaya memengaruhi pemberitaan media, termasuk Al Jazeera.

"Pertanyaan utamanya bukan sekadar hubungan diplomatik, tetapi kemungkinan adanya upaya untuk mendorong framing yang lebih menguntungkan," kata Staikou.

Sebelumnya, laporan dari sejumlah media internasional juga menyoroti penggunaan sumber anonim dalam pemberitaan terkait diplomasi militer Pakistan, termasuk kerja sama jet tempur JF-17 dengan beberapa negara. Menurut Staikou, praktik ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas sumber dan potensi pembentukan narasi.

Selain itu, dinamika hubungan Pakistan dengan Qatar dan Afghanistan juga menunjukkan pola serupa. Qatar berperan sebagai mediator dalam krisis Pakistan-Afghanistan pada 2025, namun narasi di Pakistan disebut kerap berubah-ubah tergantung kepentingan politik.

Beberapa laporan yang beredar di media Pakistan, seperti klaim bahwa Qatar meminta Taliban menutup kantor di Doha, kemudian terbukti tidak benar.

Di sisi lain, laporan terbaru mengenai bentrokan Pakistan-Afghanistan juga memicu perhatian setelah serangan Pakistan pada 22 Februari 2026 dilaporkan menewaskan 18 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menurut sejumlah organisasi internasional.

Ruang jurnalisme independen

Staikou menilai rangkaian interaksi diplomatik dan pemberitaan media tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan pengaruh terhadap narasi global.

Tidak hanya melalui diplomasi, Pakistan juga disebut memperluas strategi medianya dengan meluncurkan saluran berita berbahasa Inggris yang menyasar audiens internasional. Salah satunya adalah AsiaOne News yang berbasis di Karachi dan diluncurkan pada 2025.

"Dengan mempekerjakan jurnalis internasional, Pakistan berupaya memberi bobot pada pesannya sekaligus mengontrol framing cerita," ujar Staikou.

Secara keseluruhan, Staikou melihat adanya tren yang lebih luas dalam pendekatan Pakistan terhadap media.

"Ini bukan lagi sekadar represi media domestik, tetapi upaya untuk memengaruhi ruang informasi internasional," katanya.

Ia menambahkan bahwa pola yang muncul menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap pemberitaan: laporan yang mendukung narasi negara diperkuat, sementara yang berbasis fakta namun bertentangan justru ditekan.

"Pakistan tampaknya tidak hanya menanggapi kritik, tetapi juga berusaha membatasi ruang bagi jurnalisme independen itu sendiri," ujar Staikou.

(dna)

Add as a preferred
source on Google