TEMPO.CO, Jakarta - Junta militer Myanmar melarang media asing masuk ke wilayahnya untuk meliput daerah yang dilanda gempa bumi berkekuatan 7,7 SR. Saat ini, jumlah korban tewas yang telah berhasil didapatkan berjumlah 1.700 orang dan akan terus bertambah.
Menurut NDTV, junta telah memberlakukan pembatasan terhadap jurnalis asing dengan alasan kesulitan akomodasi, pemadaman listrik, dan kekurangan air.
“(Jurnalis asing) tidak mungkin datang, tinggal, mencari tempat berteduh, atau berpindah-pindah di sini. Kami ingin semua orang memahami hal ini," ujar Zaw Min Tun, juru bicara rezim Myanmar saat ini dalam pernyataan audio yang dikeluarkan pada Minggu, 30 Maret 2025.
Kehadiran junta militer di Myanmar dinilai mempersulit proses pemulihan pasca terjadinya gempa. Junta militer di Myanmar hadir setelah terjadinya perang saudara selama empat tahun yang dipicu kudeta militer pada 2021. Perang saudara menimbulkan perekonomian Myanmar memburuk hingga rusaknya layanan kesehatan dan infrastruktur.
Hubungan Junta Militer dan Diktator Militer
Kata “junta” berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “rapat”. Junta dapat diterjemahkan sebagai komite atau dewan administratif, terutama yang memerintahkan suatu negara setelah terjadinya kudeta dan sebelum pemerintahan yang sah didirikan.
Junta kerap disematkan terhadap kediktatoran militer yang diperintahkan oleh sekelompok perwira tinggi. Dalam fenomena kediktatoran militer, para pemimpin militer memegang kendali secara penuh atau sebagian besar atas rakyat dan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagai bentuk pemerintahan otokratis, kediktatoran militer dapat diperintah oleh satu orang kuat militer yang memiliki otoritas tak terbatas atau sekelompok perwira tinggi militer yang sampai batas tertentu dapat membatasi otoritas diktator.
Karakteristik Junta Militer
Negara yang dipimpin oleh junta militer berkuasa dalam pemerintahan yang didapat dari proses menggulingkan pemerintah sipil dalam kudeta, seperti halnya yang terjadi di Myanmar. Diktator militer membubarkan pemerintahan sipil sepenuhnya. Terkadang, komponen-komponen struktur pemerintahan sipil dapat dipulihkan setelah kudeta, namun dikendalikan secara ketat oleh militer.
Bersamaan dengan penangguhan atau proses pencabutan hak-hak konstitusional dan kebebasan, maka karakteristik yang hampir universal dari kediktatoran militer adalah pemberlakuan darurat militer atau keadaan darurat nasional permanen yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian rakyat dengan ketakutan terhadap serangan secara beruntun.
Rezim junta militer biasanya mengabaikan hak asasi manusia dan sering melakukan tindakan ekstrem untuk membungkam pihak oposisi politik. Para diktator militer sering membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan dalih melindungi rakyat dari ideologi politik yang berbahaya.
Rezim junta militer memanfaatkan asumsi publik bahwa militer netral secara politik dan kediktatoran politik mungkin berupaya menggambarkan diri mereka sebagai penyelamat rakyat dari politisi sipil yang korup dan eksploratif. Namun, gaya pemerintahan yang banyak berupa penindasan sering menimbulkan ketidaksetujuan publik. Kediktatoran militer sering keluar dengan cara yang sama seperti mereka masuk, yaitu melalui kudeta atau pemberontakan rakyat yang sebenarnya atau akan terjadi.
Junta Militer di Myanmar
Dalam peristiwa gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret 2025 silam, junta militer Myanmar telah menerapkan sejumlah kebijakan yang mempersulit penanganan korban bencana hingga proses penyebaran informasi kepada publik.
Selain wartawan asing, wartawan lokal Myanmar mendapatkan pembatasan ketat untuk meliput peristiwa gempa bumi yang terjadi. Penolakan masuknya media asing hingga pembatasan pers lokal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi tanggapan junta terhadap bencana gempa tersebut.
Sementara itu, beberapa pihak juga menduga bila junta militer membatasi bantuan kemanusiaan untuk mencapai daerah-daerah tertentu yang terdampak dan tidak berada di bawah kendalinya secara langsung. Menurut beberapa laporan media, junta militer juga melakukan serangan udara di berbagai wilayah negara yang dilanda kekerasan dan bencana tersebut.
Dewi Rina Cahyani dan Ida Rosdalina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: 8 Negara di Bawah Kekuasaan Junta Militer di Dunia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
