Ledakan Dahsyat di Korsel, 600 Layanan Digital Pemerintah Lumpuh

2 hours ago 2

CNN Indonesia

Sabtu, 27 Sep 2025 13:55 WIB

Sebanyak 600 layanan dan sistem pemerintah dari Korea Selatan tak bisa beroperasi pada Sabtu (27/9) pagi imbas ledakan dahsyat di Daejeon pada Jumat (26/9). Ilustrasi. Sebanyak 600 layanan dan sistem pemerintah dari Korea Selatan tak bisa beroperasi pada Sabtu (27/9) pagi imbas ledakan dahsyat di Daejeon pada Jumat (26/9). (moshaddiq/Pixabay)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 600 layanan dan sistem pemerintah dari Korea Selatan tak bisa beroperasi pada Sabtu (27/9) pagi imbas ledakan dahsyat terjadi di Daejeon pada Jumat (26/9).

Menurut laporan Reuters, ledakan itu terjadi di Layanan Sumber Daya Informasi Nasional Kota Daejeon, sekitar 130 km Seoul, sekitar pukul 20.20 waktu setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ledakan itu memicu thermal runaway melepas panas ekstrem di ruang server dan menyebabkan kebakaran. Kondisi tersebut juga membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan api.

Thermal runaway merupakan reaksi berantai kimia yang menyebabkan peningkatan suhu secara tak terkendali dan memicu kebakaran atau ledakan pada perangkat seperti baterai.

Petugas berhasil memadamkan api secara keseluruhan pada Sabtu pagi pukul 6.30 waktu setempat.

Perdana Menteri Kim Min-seok mengatakan, kebakaran telah 'melumpuhkan' platform digital internal pemerintah dan mematikan sistem email resmi serta beberapa situs web.

Lebih dari 600 layanan dan sistem pemerintahan daring tetap tidak berfungsi, termasuk sistem ID seluler dan layanan pos daring.

Layanan data nasional bertindak sebagai server cloud bagi banyak layanan pemerintah dan basis data bagi Korsel, serta pusat-pusat data di tempat lain.

Kim memperingatkan turis yang hanya mengandalkan ID seluler juga bisa menghadapi gangguan imbas kebakaran ini.

Dia lantas meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami publik. Ia juga mengatakan pemerintah akan bekerja cepat untuk memulihkan layanan.

"Ada kesulitan dalam mengendalikan api karena sifat sistem pemerintahan penting yang terpusat di satu lokasi," ujar Kim, dikutip CNN.

Kepala pusat data Lee Jae-yong mengatakan, hingga kini belum ada informasi kapan layanan akan bisa beroperasi kembali.

Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan platform daring pemerintah untuk pengaduan dan petisi turut ditangguhkan.

(isa/asr)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |