KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Yaqut Cholil Ditunda Sepekan

Jakarta, CNN Indonesia --

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro menunda sidang perdana praperadilan mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas selama satu pekan.

Penundaan tersebut karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon tidak hadir dalam persidangan hari ini.

"Dengan termohon, KPK ini sudah kita panggil, relaas panggilan kita tertanggal 11 Februari. Sampai dengan pukul 10.50 WIB termohon tidak kunjung hadir," kata hakim di ruang sidang Oemar Seno Adji di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Hakim mengatakan KPK mengirim surat pada tanggal 19 Februari 2026 yang pada pokoknya meminta sidang ditunda selama satu pekan. Hakim turut memperlihatkan surat KPK tersebut kepada pihak Yaqut.

"Jadi, sidangnya akan kita tunda satu minggu ke depan tanggal 3 Maret 2026. Kita akan memanggil KPK dua kali, KUHAP itu kan dua kali. Jika tanggal 3 (Maret) KPK tidak hadir, sidang akan tetap kita lanjutkan," ucap hakim.

Sementara itu, Yaqut menghadiri langsung persidangan hari ini. Dia didampingi banyak penasihat hukum, satu di antaranya ialah Mellisa Anggraini yang menyepakati tanggal penundaan sidang.

"Kami oke untuk tanggal 3 (Maret)," ucap Mellisa.

Dalam kesempatan itu, Mellisa menyampaikan kepada hakim bahwa ada sedikit perbaikan dalam permohonan. Dia bilang perbaikan tersebut tidak mengubah substansi permohonan.

Hakim pun meminta agar perbaikan permohonan diserahkan pada hari ini dan diberi tahu kepada KPK selaku pihak termohon.

"Pertama terkait di bagian a pendahuluan dalil angka 1 kami memasukkan pengertian karena kami menyebut ada KUHAP baru dan KUHAP lama," tutur Mellisa.

"Kedua terkait di ringkasan di halaman pertama, di bawah ringkasan hanya ada 3 poin, tapi secara substansi semuanya sudah terpenuhi, kami tambahkan poin 4," sambungnya.

Yaqut bersama Staf Khususnya yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Namun, keduanya belum ditahan.

Hanya saja, KPK sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kembali mencegah Yaqut dan Ishfah ke luar negeri selama 6 bulan sampai 12 Agustus 2026.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita. Di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.

Menurut perhitungan awal KPK, kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun. KPK masih menunggu perhitungan final yang sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]