Kepala Daerah Luar Jawa Barat Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan kebijakan untuk mengirim anak nakal ke barak TNI dan Polri agar mendapat pembelajaran militer. Kebijakan tersebut mulai ditetapkan oleh Dedi sejak 1 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengaku optimis bahwa tingkat keberhasilan kebijakan tersebut seratus persen berhasil. "Saya sangat yakin seratus persen ini berhasil. Dan kita kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran," kata Dedi setelah menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025.

Dedi mengatakan bahwa keyakinannya tersebut bukan hanya sekadar asumsi belaka, melainkan berdasarkan pengalaman yang dirinya jalani sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

"Selama ini kan saya sering keliling. Memahami, kemudian menangani anak yang berperilaku khusus," katanya.

Pendidikan tersebut dilaksanakan di dua tempat, yakni Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta. Dedi mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat bekerja sama dengan TNI AD dalam menjalankan program pendidikan tersebut.

Penerapan Serupa oleh Kepala Daerah Lain

Kebijakan Dedi tersebut mendapat antusiasme besar dari kepala daerah lain di luar Jawa Barat yang ingin meniru pemberian pendidikan militer untuk mengatasi kenakalan remaja. Dilansir dari Antara, 28 April 2025, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan bahwa anak nakal di provinsi tersebut akan digembleng dengan menjalani pendidikan disiplin yang dijalankan oleh TNI dan Polri.

"Insya Allah anak-anak nakal yang melawan orang tua, suka narkoba, pulang malam, tidak mau masuk sekolah dan kenakalan lainnya, siap-siap nanti akan kita tangkap satu persatu untuk menjalani latihan disiplin dengan TNI Angkatan Laut dan polisi," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dikutip dari Antara, pada Senin, 28 April 2025.

Helmi mengungkapkan bahwa pengiriman anak nakal untuk menjalani pelatihan militer ditujukan untuk membangun karakter dan mendisiplinkan mereka sehingga tidak lagi melakukan kenakalan yang merusak masa depan.

"Berapa lama (waktu pendidikan), selama dia masih nakal akan didik dan dilatih. Belum akan dikembalikan kepada orangtuanya kalau belum berubah," ujarnya.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa pihaknya juga akan menerapkan pendidikan militer yang serupa yang diterapkan Dedi dan sedang dalam proses meriset pelaksanaan pendidikan militer bagi siswa bermasalah di sekolah. 

"Apabila sudah kami tegur, namun masih ada siswa yang membangkang seperti melakukan aksi tawuran dan kekerasan lainnya maka wajib militer," kata Ratu, dikutip dari Antara, 6 Mei 2025.

Ratu berencana menggandeng TNI dan Polri. Selain itu, Ratu akan membangkitkan kembali peranan tokoh-tokoh adat maupun tokoh masyarakat, bahkan masyarakat yang berada di wilayah perkampungan.

Pernyataan Ratu dikuatkan dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim yang mengatakan bila Wali Kota Palembang tersebut ingin ada wajib militer bagi anak-anak yang gemar tawuran dan berkelakuan kurang baik selama 14 hari.

"Pemerintah Kota Palembang akan mendukung perbaikan-perbaikan agar anak kita nanti mulai dari masuk sampai keluar bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman, dan semoga kelak setelah mereka keluar nanti akan menjadi pemuda-pemuda harapan kita semua untuk membangun Kota Palembang," katanya, pada 6 Mei 2025.