TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyelidiki truk yang terlibat dalam kecelakaan maut di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, sudah menurunkan tim untuk mengecek latar belakang kepemilikan truk pengangkut pasir yang beroperasi tanpa izin. “Kalau perorangan, kami serahkan ke aparat penegak hukum. Kalau badan usaha, kami rekomendasikan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi) untuk mencabut izin usahanya,” ujar Dudy saat ditemui wartawan usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 8 Mei 2025.
Sebelumnya, hasil pengecekan Kemenhub melalui aplikasi Mitra Darat menunjukkan truk tersebut tidak terdaftar dalam sistem perizinan. Kecelakaan truk bernomor polisi B 9970 BYZ terjadi pada Rabu, 7 Mei 2025. Truk tersebut kehilangan kendali dan menabrak angkot serta satu rumah di lokasi kejadian. Akibatnya, 11 orang meninggal dan 6 lainnya luka-luka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemerintah harus segera mengambil langkah untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat. Insiden ini terjadi sehari setelah kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang juga melibatkan kendaraan tak berizin dan merenggut 12 nyawa.
Djoko mengemukakan ada tiga masalah utama terkait keselamatan armada truk dan bus. Pertama, belum ada kewajiban perawatan safety item, seperti sistem rem yang harus diperbaiki secara menyeluruh setiap tiga tahun. Kedua, belum ada batasan jelas terkait jam kerja dan istirahat pengemudi, sebagaimana yang diterapkan pada masinis atau pilot.
Ketiga, tidak ada standar kesehatan mental dan fisik untuk pengemudi, seperti pada moda transportasi lainnya. “Menteri Perhubungan jangan diam saja, namun hendaknya bertindak cepat supaya anggaran yang berkaitan dengan keselamatan transportasi tidak dipangkas demi efisiensi anggaran dan segera diadakan kembali,” ujar Djoko melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Mei 2025. Ia menegaskan, jangan mempertaruhkan nyawa warga hanya sebagai angka statistik.
