Kemendiktisaintek: Penutupan Prodi Jadi Opsi Terakhir

PELAKSANA Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Badri Munir Sukoco mengatakan, rencana penutupan program studi (prodi) bukan jadi pilihan utama. Dia bilang, penutupan prodi di perguruan tinggi hanya jadi opsi terakhir apabila program studi tidak lagi memenuhi standar mutu.

Sebelum ditutup, kata Badri, program studi harus melalui evaluasi terlebih dahulu. “Apabila berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” kata Badri dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 April 2026.

Dia menjelaskan, bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional. Badri menegaskan pemerintah tak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja. Dia mengatakan bidang keilmuan apa pun tetap menjadi pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat.

Menurut Badri, penataan program studi tidak dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi tunduk pada kepentingan industri semata. Pendidikan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, serta membangun fondasi peradaban bangsa.

Karena itu, Badri menekankan, evaluasi program studi dilakukan bukan hanya dengan melihat aspek peminatan atau serapan kerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah.

Sebelumnya, Badri menyampaikan rencana penutupan program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal itu disampaikan Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026. Pernyataan itu menuai kritik dari berbagai kalangan.

Badri juga menyinggung banyaknya surplus lulusan untuk sejumlah program studi tertentu menjadi alasan pemerintah menata lagi prodi. Salah satunya, jurusan keguruan atau kependidikan yang setiap tahunnya mencetak 490.000 sarjana keguruan, sementara kebutuhan calon guru hanya 20.000 orang.