TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.
Penolakan masyarakat sipil atas pengesahan RUU TNI ini masih terus bergulir. Ratusan pengunjuk rasa bahkan masih menggelar demonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak pengesahan RUU TNI. Masyarakat menolak keras penetapan UU TNI karena khawatir Indonesia akan kembali dipimpin rezim atau junta militer.
Salah satu negara yang saat ini dipimpin oleh junta militer adalah Myanmar sejak terjadinya kudeta militer pada Februari 2021. Kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang menggulingkan pemerintah demokratis Aung San Suu Kyi.
Akibat kependudukan junta militer, Myanmar mengalami berbagai permasalahan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk salah satunya penanganan gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret 2025 lalu. Junta militer membatasi jurnalis untuk meliput informasi seputar gempa dan mempersulit proses pemberian bantuan kemanusiaan.
Selain Myanmar, berikut negara yang berada di bawah kepemimpinan junta militer.
- Thailand
Pada 22 Mei 2014, pemerintah sementara Thailand digulingkan dalam kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha, komandan Angkatan Darat Thailand hingga terbentuk junta militer berupa Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) untuk memerintah Thailand.
Pada 2017, NCPO mengeluarkan konstitusi sementara yang memberikan kekuasaan penuh kepada dirinya serta membentuk badan legislatif boneka. Namun, junta militer tersebut kini berakhir.
- Mali
Mali jatuh dalam kekuatan militer setelah terjadi dua kudeta dalam waktu sembilan bulan yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goïta, yakni pada Agustus 2020 dan Mei 2021. Kudeta tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap korupsi, ketidakmampuan mengatasi pemberontakan jihadis, dan masalah ekonomi yang berkepanjangan.
Mali sangat bergantung pada donor luar negeri yang kini terhambat oleh sanksi internasional sementara porsi besar belanja negara dialokasikan untuk sektor keamanan dan pertahanan.
- Chad
Pada 1987, Presiden Hissène Habré yang dipercaya didukung oleh Amerika Serikat digulingkan dalam sebuah kudeta oleh Jenderal Idriss Déby. Jenderal Déby lantas menjalankan pemerintahan negara selama 30 tahun antara 1991 dan 2021 dengan mengamankan kemenangan pemilu yang diduga curang selama masa pemerintahannya.
Déby dibunuh oleh pemberontakan Chad pada 2021 sehingga putranya Jenderal Mahamat Idriss Déby yang merupakan seorang perwira militer bintang empat menggantikannya memimpin negara.
- Sudan
Sudan berada di bawah kendali militer setelah terjadinya kudeta pada Oktober 2021 yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Kudeta tersebut mengakhiri pemerintahan transisi pasca penggulingan Omar al-Bashir yang dipicu persaingan kekuasaan antara faksi militer dan sipil.
Saat ini, Sudan didera perang saudara antara militer dan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang telah berjalan selama dua tahun.
- Guinea
Negara Guinea telah jatuh ke kekuasaan militer melalui proses kudeta September 2021 yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya. Kudeta tersebut berhasil menggulingkan Presiden Alpha Condé yang kontroversial setelah mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya.
Selama berada di bawah junta militer, Guinea mengalokasikan dana signifikan untuk militer dan keamanan dengan sumber pendapatan utama berasal dari tambang, yaitu dengan ekspor bauksit dan mineral lainnya.
- Niger
Pemerintahan Niger jatuh ke kekuasaan junta militer melalui kudeta yang terjadi pada Juli 2023. Kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Abdourahmane Tchiani untuk menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dengan alasan memburuknya situasi keamanan dan korupsi.
Niger mengalami tekanan berat atas peningkatan alokasi untuk militer pasca terjadinya kudeta. Sebagian besar anggaran negara berasal dari bantuan internasional yang saat ini ditangguhkan oleh pihak Amerika Serikat sehingga stabilitas ekonomi negara semakin terancam.
Dewi Rina Cahyani, Olivia Subandi, dan Ida Rosdalina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Mengenal Junta Militer yang Larang Jurnalis Asing Meliput Gempa di Myanmar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
