TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo tak akan mengirim siswa ke barak militer. Juru bicara gubernur Jakarta, Chico Hakim, menyebut Jakarta tak akan mengambil langkah yang sebelumnya telah dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu.
"Jakarta mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan menertibkan warga, mendidik anak-anak, dan membina warganya," kata Chico di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin, 12 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dibanding mengambil pendekatan militer, Chico menyampaikan Jakarta akan mengampanyekan kegiatan-kegiatan positif untuk warganya. Dia menyebut beberapa kebijakan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno telah menunjukkan kecenderungan tersebut.
Chico memberi contoh beberapa kebijakan positif yang mulai disediakan Pemerintah Provinsi Jakarta bagi warganya. Di antaranya seperti membuka taman-taman dan perpustakaan hingga malam hari. "Artinya membuka ruang bagi anak-anak untuk berkreasi di tempat yang seharusnya," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Sebelumnya, kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mendapat banyak sorotan dan kritik. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) misalnya, menolak kebijakan Pemerintah Jawa Barat tersebut.
Yayasan PKPA menilai pendekatan militeristik terhadap anak-anak yang bermasalah tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. "Yakni, kegagalan sistem pengasuhan di tingkat keluarga dan minimnya intervensi berbasis perlindungan anak di tingkat lokal," kata Direktur Eksekutif Yayasan PKPA Keumala Dewi, dilansir dari Antara, Selasa, 6 Mei 2025.
Langkah Dedi Mulyadi mengirim anak ke barak militer direalisasikan pada awal Mei. Pendidikan ini melibatkan TNI-Polri dan sudah dimulai di Purwakarta dan Bandung.
Yolanda Agne berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Cara Kerja Biometrik Mata Worldcoin untuk Dompet Digital
