20 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Indonesia untuk pertama kalinya resmi menjadi presidensi Dewan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026 pada hari ini, Kamis (8/1).
Wakil Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026 Amb Tsegab Kebebew Daka mengatakan Indonesia terpilih menjadi presidensi dengan aklamasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena tidak ada nominasi lain, saya mengusulkan agar dewan memilih Duta Besar Suryodipuro untuk posisi presiden untuk siklus ke-20 secara aklamasi," kata Daka saat rapat Organisasi Dewan HAM PBB, dalam siaran langsung UN TV.
Dia lalu berujar, "Karena saya tak melihat adanya keberatan, maka dengan hormat saya menyatakan Yang Mulia Bapak Sidharto Reza Suryodipuro, perwakilan tetap Indonesia, sebagai presiden terpilih Dewan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2026 secara aklamasi. Demikianlah keputusan ini."
Indonesia sebelumnya dipercaya menjadi calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan HAM PBB.
Keputusan tersebut merupakan hasil pemungutan suara dalam pertemuan Asia-Pacific Group pada 23 Desember 2025. RI meraih 34 dari 47 suara.
Perwakilan tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro (Arto) menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan anggota Dewan HAM PBB ke dia untuk memegang posisi ini.
"Apresiasi tulus saya pertama-tama ditujukan kepada Kelompok Asia Pasifik, tempat Indonesia bernaung, atas nominasinya, dan kepada Dewan secara keseluruhan atas dukungannya pagi ini," kata Arto.
Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan Hak Asasi Manusia sejak awal berdiri. RI, lanjut dia, juga beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya untuk bertindak secara konstruktif dan sebagai pembangun jembatan.
Arto juga berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh hormat terhadap prinsip dan integritas Dewan.
Bakal bahas Venezuela
Terpisah, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) Indah Nuria Savitri membeberkan agenda kerja organisasi ini.
"Di Dewan HAM itu mekanismenya fokus pada situasi HAM. Jadi di agenda Dewan HAM sendiri Venezuela memang sudah ada dan masuk. Namun agendanya adalah Isu HAM di Venezuela, jadi konteks yang berbeda," kata Indah saat konferensi pers di Gedung Palapa, Kemlu, Jakarta, Kamis (8/1).
"Dinamika yang terbaru itu berada di luar mekanisme yang sudah disepakati di Dewan HAM. Jadi bukan merespons terhadap perkembangan terbaru," imbuh dia.
Indah lalu mengatakan, meski demikian sekiranya diperlukan pembahasan lebih lanjut soal situasi Venezuela usai diserang Amerika, Dewan HAM menyediakan mekanisme yang disebut Urgent Debate atau Special Session.
"Sampai saat ini belum ada permintaan. Jadi we stick to agenda yang sudah disepakati. Nanti jika ada update lebih lanjut tentu saja kita akan informasikan lebih lanjut," ungkap Indah.
Dia juga menegaskan Indonesia tak membawa agenda atau titipan kasus selama memegang presidensi. Indah menegaskan akan mengikuti mekanisme dan mandat resmi Dewan HAM PBB.
(isa/bac)
