TEMPO.CO, Jakarta - Bareskrim Polri sudah mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap ijazah mantan Presiden Jokowi yang diduga palsu atas pengaduan Tim Pembela Umat dan Aktivis (TPUA).
“Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM (nomor induk mahasiswa) 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985,” kata Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ijazah tersebut diuji secara laboratoris dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dari 1980 sampai lulus 1985.
Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.
Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.
“Dari penelitian tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” katanya seperti dikutip Antara.
Istilah identik ini dipertanyakan mantan Menpora Roy Suryo, salah satu penggugat keaslian ijazah Jokowi.
Menurut Roy, hasil uji forensik Bareskrim Polri hanya menunjukkan keidentikan ijazah Jokowi. Proses pengujian pun dipandangnya belum final.
"Hasil Puslabfor Mabes Polri ini belum final, hanya merupakan satu bagian proses pembuktian dan tidak merupakan hasil otentik, hanya identik (di mana sampel identifikasinya juga tidak transparan)," kata Roy Suryo kepada wartawan, Jumat, 23 Mei 2025, seperti dikutip tirto.
Apa Kata Istana
Polemik ijazah Jokowi ini juga menjadi perhatian Istana Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo, mengatakan pihak Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait ijazah Joko Widodo yang dituduh palsu oleh sejumlah orang.
Prasetyo mengatakan, fokus Istana dan pemerintahan Presiden Prabowo tidak mengurusi polemik ijazah tersebut.
“Kami menghormati ya karena itu proses hukum. Sudah disampaikan oleh Bareskrim hasilnya ya, tentu kita menghormati, karena kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan Antara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Prasetyo pun mengajak semua pihak untuk memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa dan negara.
“Mari kita semua ini benar-benar fokus untuk menjalankan tugas kita. Bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kita kurangi hal-hal yang kurang produktif, kurang berdampak. Semangatnya sekarang kami mau membangun bangsa dan negara dengan menjalankan program-program yang memang kami yakin itu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat,” katanya.
Ijazah SMA Jokowi
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis, menyatakan ijazah SMA Jokowi asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.
“Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.
Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.
Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.
“Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” katanya.
Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.
“Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.
Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.
