TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih mengatakan banjir di Jakarta dan sekitarnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah. Segala catatan mengenai bahala tersebut dibahas dalam forum DAS, yang berisi perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta masyarakat.
“Kami dorong agar rencana tata ruang DAS ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW),” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kehutanan pada Kamis, 20 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Dyah, hasil kajian Forum DAS akan memperkuat perencanaan instansi pemerintah yang menyangkut antisipasi banjir, sesuai sektor dan kewenangannya masing-masing. “Ini momen yang baik untuk mengintegrasikan seluruh perangkat pemerintah,” katanya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan banyak instansi yang saling menyalahkan satu sama lain ketika banjir. Merujuk kajian kementerian, bencana itu merupakan imbas alih fungsi lahan.
Sejauh ini, Kementerian Kehutanan telah memasang 50 peringatan berupa stiker dan plang di area DAS Bekasi, Cisadane, Citarum, dan Ciliwung. Puluhan peringatan tersebut menarget lahan atau properti milik perusahaan dan diduga bermasalah dari sisi izin lingkungan. Pemerintah menuntut pemilik properti memperbaiki dokumen maupun lingkungan yang jadi objek pembangunan.
“Sangat mungkin kami pakai pendekatan pro justitia penegakan hukum pidana,” tutur dia.
Dari sisi lain, Kementerian Kehutanan berupaya melakukan penanaman pohon kembali di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor., Jawa Barat Ada juga rencana penambahan konservasi tanah dan air berupa bendungan pengendali dan penahan air.
