2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah perwakilan atau kepala negara dari negara tetangga Indonesia di Kepulauan Pasifik tak mengecam genosida Israel terhadap Palestina saat menyampaikan pidato di sesi debat umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Negara-negara kepulauan Pasifik itu kerap menolak jika PBB menggelar voting terkait Palestina. Mereka punya hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat dan menolak Israel.
Beberapa pakar juga menduga Israel menjalankan diplomasi ekonomi khusus terhadap negara-negara di kepulauan Pasifik untuk pembangunan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, sebelum sidang digelar, komite independen PBB sudah menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza dan menyebabkan krisis pangan.
PBB menggelar sesi debat umum mulai 23 September dan akan berakhir pada 29 September. Berikut negara-negara pasifik yang tak mengecam genosida Israel dan beberapa terkesan membela Negeri Zionis.
Fiji
Perdana Menteri Fiji Hon Sitiveni Rabuka bahkan menunjukkan begitu jelas posisi negara ini terkait agresi Israel di Gaza.
Hon tak menyebut genosida Israel, tak mengecam tindakan mereka, dan tak membahas situasi di Gaza. Dia hanya bicara secara umum soal perdamaian.
"Kita tidak bisa bicara tentang mengakhiri perang tanpa menjamin hak Israel untuk hidup damai, atau kehidupan damai rakyat Ukraina," ujar Han pada Jumat (26/9).
Demi perdamaian, lanjut dia, komunitas internasional secara kolektif punya tanggung jawab untuk memastikan hal tersebut terlaksana.
"Membangun perdamaian dan mempertahankannya dalam 80 tahun ke depan menuntut kita untuk bersikap jujur sebagai langkah awal yang penting," ujar Hon.
Kepulauan Solomon
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele tak mengecam genosida Israel. Dia hanya menekankan dunia harus melakukan yang lebih untuk perdamaian dan melindungi warga sipil.
Manele memang menyebut jumlah korban tewas di Palestina, tapi dia justru mengecam Hamas.
"Kepulauan Solomon mengutuk serangan Hamas terhadap Israel dan atas semua nyawa yang hilang. Kami juga menyerukan pembebasan semua sandera yang tersisa dan gencatan senjata segera di Gaza," ujar Manele pada Sabtu (27/9).
Meski demikian, Kepulauan Solomon mendukung solusi damai dan permanen bagi konflik Israel dan Palestina.
Dia berharap kedua negara itu bisa hidup berdampingan secara damai di sepanjang perbatasan yang aman sesuai dengan hukum internasional, Resolusi PBB, dan Piagam PBB.
Tuvalu
Perdana Menteri Tuvalu Feleti Penitala Teo juga tak menyinggung sama sekali soal agresi Israel di Palestina.
Dalam pidatonya, dia mengingatkan PBB untuk mematuhi Piagam PBB dan menggambarkan secara umum konflik serta harapan untuk perdamaian.
"Terlepas dari pencapaian bersejarah kita, kita terus menyaksikan konflik, pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus, dan kemunduran pembangunan," ujar Feleti pada Jumat.
Serangkaian tantangan itu, lanjut dia, bertolak belakang dengan prinsip Piagam PBB dan seharusnya menjadi pengingat bahwa upaya negara-negara untuk perdamaian masih belum lengkap.
Tonga
Perdana Menteri Tonga Aisaek Valu Eke juga tak menyebut agresi Israel di Palestina. Pidato dia berisi refleksi 80 tahun PBB, krisis iklim, hingga kebijakan Tonga terkait penggunaan teknologi digital bagi anak-anak.
Palau
Presiden Surangel S Whipps mengatakan Palau sangat menyadari betapa mahal biaya perang, setelah menanggung kehancuran akibat Perang Dunia II di kepulauan tersebut.
Whipps mengatakan Palau selalu menjunjung tinggi martabat setiap nyawa manusia dan menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Namun, dia tak menyinggung apapun soal tindakan Israel di Gaza.
"Posisi kami baik mendukung maupun menentang, selalu berpedoman pada tujuan yang lebih mendalam - mengejar perdamaian yang adil, langgeng, dan stabil," kata Whipps pada Kamis (25/9).
Whipps lalu berujar, "Kami percaya bahwa solusi yang langgeng, yang membayangkan dua bangsa, Israel dan Palestina, hidup berdampingan di dua negara demokratis, dalam damai, aman, dan bermartabat, dalam batas-batas yang diakui bersama, sangat penting untuk perdamaian abadi."
Nauru
Presiden Nauru David WR Adeang juga tak menyebut genosida Israel di Palestina. Isi pidato dia kebanyakan menyoroti peran PBB, krisis iklim, dan perdamaian secara umum.
Adeang memang menyebut Nauru menolak perang tapi tak jelas perang antar siapa dan ditujukan kepada siapa.
"Nauru teguh menentang perang dan konflik, meyakini bahwa dialog dan diplomasi harus selalu menang atas perpecahan," ujar Adeang pada Selasa lalu.
Adeang lalu berujar, "Kami menyerukan kepada semua bangsa untuk memilih persatuan daripada perselisihan, kerja sama daripada konflik, dan kemakmuran bersama sebagai landasan untuk mengatasi tantangan bersama kita."
(ans/sfr)
