3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendadak menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (19/5). Kehadirannya tersebut untuk membahas sejumlah program yang berjalan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak dikorupsi.
"Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK]," ujar Dedi di Kantor KPK.
Dia menjelaskan mendapat arahan untuk melakukan efisiensi dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting menjadi untuk kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat," kata dia.
Pada sektor pendidikan, ada Rp5 triliun lebih anggaran yang direalokasikan. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah.
"Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru," ungkap Dedi.
Kemudian realokasi anggaran menyasar dari yang semula untuk perjalanan dinas menjadi infrastruktur jalan yang bermanfaat bagi rakyat.
"Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," tambah Dedi.
Kebijakan mengirim siswa atau pelajar yang "bermasalah" ke barak untuk dilakukan pembinaan juga termasuk yang dibahas.
"Seluruh rangkaian itu di dalamnya kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban gim online, (selanjutnya) mengikuti pendidikan kedisiplinan," tutur Dedi.
"Dan Insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK Bahtiar Ujang Purnama mengatakan pihaknya mendengar langkah-langkah strategis terkait optimalisasi sumber daya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memberikan beberapa masukan.
Dedi, kata Ujang, menyampaikan langkah strategis yang mencakup perbaikan perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat.
"Dan beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya dimana bahwa itu harus ada yang mengawasi," kata Ujang.
"Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan atau improvisasi dari pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang riil kepada masyarakat," pungkasnya.
(ryn/ugo)
