BGN akan Alokasikan Rp 6 Triliun untuk Bangun 1.542 SPPG Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berencana membentuk 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menggunakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun,” kata Dadan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, pada Selasa, 6 Mei 2025. 

Dadan mengatakan, saat ini Badan Gizi Nasional sedang mencari lahan untuk pembangunan ribuan SPPG itu. Ia pun memastikan anggaran pembangunan SPPG telah tersedia dan sedang dalam proses konsultasi manajemen.

Ia mengungkapkan gedung SPPG yang selama ini beroperasi dibangun oleh mitra program Makan Bergizi Gratis. "BGN sendiri baru akan membangun 1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin ada akhir bulan ini sehingga baru akan selesai Agustus."

Atas kerja sama kemitraan, Dadan mencatat sudah ada 1.286 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia hingga 5 Mei 2025. Dadang mengatakan, mitra juga berencana membangun 219 SPPG pada 14 Mei mendatang. “Itu semua berkat kemitraan dan jika kami mengandalkan kepada dana APBN semata maka sebetulnya program Makan Bergizi Gratis baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus,” ujar dia kepada anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR.

Adapun tujuan memperbanyak gedung SPPG itu, kata Dadan, untuk mempercepat target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Sebelumnya, makan bergizi gratis menyasar kepada 17,9 juta orang penerima manfaat, 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita. Target tersebut naik menjadi 82,9 juta penerima pada November mendatang.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional belum mengeluarkan uang sepeserpun dalam pembangunan SPPG. Itu sebabnya realisasi pagu BGN dalam kategori belanja modal masih nol. “Karena kami masih dalam tahap perencanaan,” tutur Dadan. 

Berdasarkan realisasi pagu 2025 sebesar Rp 71 miliar, penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional saat ini adalah Rp 2,386 triliun atau baru sekitar 3,36 persen dari total. Adapun pagu belanja modal BGN adalah Rp 10,116 triliun. Namun, tidak ada realisasi dana dari pos anggaran tersebut.