TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal wacana sistem politik baru untuk Indonesia yang tengah digodok partainya sebelum diusulkan kepada pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saat ini kami sedang mendorong adanya pemikiran-pemikiran terkait sistem politik yang akan dibangun di Indonesia," ujar Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di Yogyakarta Minggu, 18 Mei 2025.
Dalam pandangan Golkar, kata Bahlil,, demokrasi bukanlah tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi, kata Bahlil, hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia itu lantas menyingung soal kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada maupun pemilihan legislatif atau pileg yang perhelatannya dari proses persiapan hingga pelaksanaan selalu menyedot biaya tinggi hingga ratusan miliar rupiah.
"Sampai kapan demokrasi Indonesia akan seperti itu (menyedot anggaran besar) ?" kata Bahlil.
Setiap pilkada selesai, ujar Bahlil, urusannya juga bisa jadi panjang di akar rumput. Antartetangga, menurut dia, bisa saling ribut karena berbeda pilihan calon kepala daerah. Tak sedikit dalam satu partai bisa saling lapor hingga ke mahkamah partai.
"Karena itulah, sistemnya yang harus kita perbaiki, semua ini untuk membangun transparansi dan pengkaderan politik yang baik dan benar," ujarnya. "Mungkin ini di masa lampau cocok, namun untuk masa depan harus sama-sama menjadi instropeksi."
Bahlil mengatakan, soal wacana sistem politik baru ini, pihaknya sudah menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Jika partai lain belum siap melakukannya, Bahlil mengatakan Golkar yang akan merintisnya.
"Kami akan tawarkan ke pemerintah dan partai koalisi, soal sistem politik seperti apa yang akan kami lakukan ke depan," kata dia.
Meski demikian, Bahlil belum menjawab secara gamblang soal sistem politik baru yang hendak dilakukan bersama partainya itu. "Sekarang kami dari Golkar sedang mengkaji, mencari formulasi apa yang tepat untuk demokrasi kita," kata Bahlil pasca selesai membuka Musda XI di Yogyakarta itu.
Menurut dia, ketika sistem demokrasi itu ongkosnya mahal justru akan membuat tujuan berbangsa dan bernegara sulit tercapai. "Sulitnya apa? Karena tujuan kita berbangsa dan bernegara itu kan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur," kata dia.
"Untuk mencapai cita-cita bidang pendidikan, kesehatan, itu kan instrumennya demokrasi, tapi dengan sistem demokrasi yang berat (ongkos) ini menjadi satu bagian yang harus didiskusikan," ujar Bahlil melanjutkan.
Bahlil berkukuh enggan membeberkan lebih jauh sistem politik macam apa yang ingin diusulkan bersama partainya itu. "Nanti kalau waktunya sudah pas kami akan sampaikan, sekarang lagi penggodokan," ujar dia.
