1 day ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belakangan terus menjadi sorotan lantaran sejumlah kebijakannya yang mengundang banyak pro dan kontra dari publik.
Pria yang akrab disapa Demul itu sering mengambil keputusan yang dinilai tak biasa dan cenderung frontal.
Berikut CNNIndonesia.com telah rangkum daftar kebijakan Demul di Jabar yang menarik perhatian:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Jam Malam bagi Anak Murid
Demul memberlakukan jam malam bagi pelajar di wilayah Jawa Barat, dari tingkat dasar hingga menengah.
Pemberlakuan jam malam itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur dengan nomor 51/ PA.03/ Disdik, soal Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa, yang dikeluarkan pada 23 Mei 2025.
Melalui SE itu, Demul menginstruksikan pembatasan kegiatan pelajar di luar rumah pada malam hari yakni mulai pukul 21.00-04.00 WIB.
Namun, ada pengecualian yakni dalam kondisi darurat atau bencana, sedang bersama orang tua/wali, atau mengikuti kegiatan, termasuk keagamaan dan sosial, yang diketahui orang tua/wali.
2. Larang Study Tour
Demul menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok di hari pertama kerja sebagai gubernur.
Ia dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2) lalu.
Pencopotan itu bertalian dengan larangan study tour bagi murid di Jabar.
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," kata Dedi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).
3. Larangan Wisuda dan Perpisahan Sekolah
Demul juga mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE.
Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau. Ia bahkan sempat terlibat perdebatan dengan seorang siswi yang mengkritik larangan perpisahan di unggahan akun Youtube pribadinya.
"Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan indah itu saat proses belajar tiga tahun," ujarnya dalam akun YouTube pribadinya.
4. Kirim 'Anak Nakal' ke Barak Militer
Dedi menerapkan kebijakan pengiriman siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan yang dimulai sejak Jumat (2/5) lalu.
Program ini menyasar siswa yang terlibat tawuran, kecanduan game, hingga mengonsumsi minuman keras.
"Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan menghadapi murid-muridnya," ujar Demul di Kompleks Parlemen, Selasa (29/4).
Kebijakan ini menuai kritik tajam dari pegiat HAM. Imparsial menyebut langkah tersebut menyalahi fungsi TNI dan berpotensi membahayakan anak-anak yang seharusnya dilindungi dari kekerasan.
"Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro turut mengkritik bahwa pelibatan TNI untuk mendidik anak bukanlah kewenangan institusi militer.
Tak hanya siswa, ke depan Demul juga berencana menerapkan program serupa untuk orang dewasa yang dianggap kurang disiplin. Mereka akan diarahkan pada pelatihan kerja di sektor pertanian, perikanan, dan proyek pembangunan daerah.
5. Syarat Vasektomi untuk Bansos
Demul juga turut mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama dalam pemberian bantuan sosial.
Ia menekankan bahwa laki-laki pun harus berperan dalam pengendalian kelahiran, salah satunya lewat vasektomi.
"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin (28/4).
Ia menyebut keluarga miskin seharusnya tidak terus-terusan dibantu tanpa ada upaya pengendalian kelahiran. Menurutnya, bantuan seperti beasiswa, sambungan listrik, hingga bantuan rumah tidak layak huni akan disalurkan dengan syarat partisipasi aktif dalam program KB.
(mnf/rds)
