Siasat berdaulat di tengah egoisme transisi hijau global

Jakarta (ANTARA) -

Ada ironi besar yang sedang dimainkan dunia hari ini.

Di satu sisi, hampir semua negara sepakat bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Cuaca makin sulit ditebak, suhu global terus mencatatkan rekor baru, dan ancaman krisis iklim tak lagi terdengar seperti peringatan masa depan, melainkan kenyataan yang mengetuk pintu hari ini.

Namun di sisi lain, ketika dunia menyerukan percepatan transisi energi, yang muncul justru perlombaan baru untuk menguasai sumber daya, teknologi, dan pasar. Seolah-olah penyelamatan bumi pun tidak pernah benar-benar lepas dari perebutan kuasa.

Selama bertahun-tahun, negara-negara berkembang didorong untuk segera meninggalkan energi fosil. Bahasa yang digunakan terdengar mulia, berbicara tentang tanggung jawab bersama, keselamatan planet, dan masa depan generasi mendatang. Sulit untuk menolak gagasan itu.

Namun ketika tiba saatnya berbicara tentang pembagian biaya, transfer teknologi, dan keberanian berbagi ruang tumbuh, idealisme itu mendadak berubah menjadi kalkulasi yang dingin. Di situlah letak persoalannya.

Transisi hijau global hari ini belum sepenuhnya bergerak sebagai proyek keadilan bersama. Ia mulai menyerupai arena persaingan baru, tempat negara-negara besar sibuk memastikan diri mereka keluar sebagai pemenang industri masa depan.

Amerika Serikat memperkuat insentif industri hijau domestiknya melalui skema subsidi yang memberi preferensi pada rantai pasok berbasis produksi lokal dan mitra dagang tertentu.

Uni Eropa menerapkan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), kebijakan yang mendorong penyesuaian standar produksi menuju industri rendah emisi.

Sementara itu, China mempertahankan posisi dominan dalam rantai pasok pemrosesan mineral kritis serta manufaktur baterai yang menjadi fondasi ekonomi energi bersih global.

Masing-masing melangkah dengan alasan berbeda, tetapi arahnya tetap serupa karena tak satu pun ingin tertinggal dalam perebutan ekonomi hijau.

Pertanyaannya sederhana. Jika semua sibuk mengamankan kepentingannya sendiri, siapa yang benar-benar sedang memikirkan keadilan transisi bagi negara berkembang?

Laporan World Energy Investment 2025 dari Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memberi gambaran yang sulit diabaikan. Di tengah proyeksi investasi energi global yang diperkirakan mencapai 3,3 triliun dolar AS pada 2025, dengan sekitar 2,2 triliun dolar AS mengalir ke investasi energi bersih, kesenjangan justru masih lebar bagi negara-negara berkembang.

IEA memperkirakan pembiayaan swasta untuk transisi energi bersih di negara-negara berkembang di luar China perlu meningkat hingga kisaran 0,9 hingga 1,1 triliun dolar AS per tahun pada awal dekade 2030-an. Angka itu sangat kontras dengan pembiayaan yang saat ini masih berada di kisaran 135 miliar dolar AS per tahun.

Selisih yang demikian besar menegaskan satu hal sederhana bahwa persoalan transisi energi global hari ini bukan lagi semata soal ambisi menekan emisi, melainkan tentang siapa yang sungguh memiliki akses terhadap modal untuk mewujudkannya.

Sering kali diskusi global tentang iklim terlalu sibuk bicara soal target emisi hingga lupa bahwa di banyak negara berkembang, energi bukan sekadar isu lingkungan. Ia adalah soal dapur yang tetap mengepul, pabrik yang tetap beroperasi, dan jutaan orang yang tetap bisa bekerja.

Di sinilah idealisme harus bertemu kenyataan. Mendorong penghentian energi fosil tanpa memastikan kesiapan infrastruktur pengganti yang setara sama saja dengan meminta sebuah bangsa melompat tanpa memastikan ada jembatan di seberangnya.

Risikonya bukan hanya perlambatan ekonomi. Ia bisa menjelma menjadi tekanan harga yang meluas, inflasi energi atau greenflation, pelemahan daya beli, dan pada akhirnya kegelisahan sosial.

Kita tidak sedang berbicara tentang teori di ruang seminar. Kita sedang bicara tentang harga listrik, ongkos produksi, harga pangan, dan daya tahan ekonomi rumah tangga.

Taruhan bagi Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.