Ongkos Politik Mahal, Prabowo Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto mengatakan sedang mempertimbangkan gagasan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia soal pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usulan ini muncul merespons tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan pemilu langsung. Prabowo lalu menyoroti praktik 'demokrasi perwakilan' semacam ini juga diterapkan sejumlah negara.

"Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai," ujar Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12).

"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," sambungnya.

Prabowo juga menyarankan politik Indonesia harus bercirikan prinsip gotong royong setelah proses pemilu selesai.

"Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama," katanya.

Dalam acara yang sama, Bahlil juga menyuarakan hal yang sama. Ia berpendapat lebih baik kepala daerah dipilih lewat legislatif atau oleh DPRD.

"Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil.

Ia menekankan pentingnya Indonesia menemukan formula yang tepat untuk sistem demokrasinya. Demokrasi di Indonesia perlu dirancang agar dapat meminimalisasi ongkos politik.

"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit," pungkas Bahlil.

(fam/pta)