3 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.
"Ya mudah-mudahan, insya Allah, sih. Insya Allah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama," kata dia menjawab pertanyaan pewarta selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10) seperti dikutip dari Antara.
Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Dan, sambungnya, sebagian besar dari nama-nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat. Dia mengatakan dua dari 40 nama yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional adalah Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abddurahman Wahid (Gus Dur).
"Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar," kata Gus Ipul yang juga dikenal sebagai Sekretaris Jenderal PBNU tersebut.
Daftar usulan 40 nama pahlawan nasional
Adapun 40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu beberapa di antaranya adalah:
Aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur).
Kemudian Syaikhona Muhammad Kholil; eks Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).
Lalu HM Sanusi (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), dan H Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur),
Berikutnya adalah dr Kariadi (Jawa Tengah), dan RM Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).
Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat),
Selanjutnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).
Terpisah, Komisi X DPR menyatakan akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan untuk membahas usulan gelar pahlawan terhadap sejumlah nama, yang termasuk di dalamnya ada Soeharto.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap 40 nama yang telah diusulkan. Khusus Soeharto, dia juga mempertanyakan nasib para reformasi Orde Baru.
"Jadi pembahasan di Komisi X karena ini berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan yang diajukan oleh Kementerian Sosial," kata politikus PDIP itu di Jakarta, Selasa.
"Tentu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional," sambungnya.
Esti menilai usulan nama Seoharto harus dikaji, apalagi ada beberapa nama lain yang justru diusulkan karena kepahlawanannya atau menjadi korban saat Orba.
"Pemahamannya juga menjadi enggak clear ketika juga di situ muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu," kata dia.
"Nah, kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah, saya kira ini juga perlu diclearkan terlebih dahulu," imbuh Esti.
(antara/thr/kid)
