4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menyaksikan penyerahan dua unit kapal layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud dan Pemkab Kepulauan Sangihe.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas, Noor Achmad, bersama Mendagri, kepada Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, dan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, di Dermaga Bay, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (23/10).
Kapal layanan kesehatan ini diharapkan dapat memperkuat fasilitas dan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, sekaligus membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sambutannya, Tito menjelaskan bahwa bantuan kapal tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan beberapa tahun lalu ke wilayah Talaud dan Sangihe yang juga dihadiri oleh Ketua Baznas dan Menko Polhukam saat itu. Pada kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih memadai.
"Alhamdulillah hari ini, sudah lama yang mau diserahkan tapi karena waktu kita enggak pas terus, hari ini akhirnya diserahkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Baznas dan kemudian mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).
Di samping kapal, Baznas juga menyalurkan bantuan operasional senilai Rp1 miliar untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan melalui kapal tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga memaparkan peran BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan, menyelesaikan batas wilayah negara, serta mengoordinasikan pembangunan di daerah perbatasan. Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar masyarakat di perbatasan turut merasakan kehadiran negara.
Dalam aspek pembangunan, banyak hal yang dapat dioptimalkan BNPP, salah satunya mendorong terciptanya sentra ekonomi di daerah perbatasan. Menurutnya, hal tersebut telah dilakukan dengan baik di sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk PLBN Skouw Jayapura dan PLBN Sota Merauke.
"Dan itu terjadi seperti di Papua Nugini. Itu perbatasan kita di Skouw misalnya di Jayapura kemudian di Merauke, di Sota itu ekonomi kita mendominasi. Sehingga sahabat-sahabat kita yang dari Papua Nugini belanja di tempat kita," sambung dia.
Capaian tersebut, imbuh Tito, merupakan hal positif karena menunjukkan posisi Indonesia yang lebih maju dan dominan. Hal ini diyakini secara tidak langsung akan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan.
Dengan demikian, rasa nasionalisme tersebut juga akan memperkuat sistem pertahanan negara, terutama terhadap potensi infiltrasi dari luar.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BNPP akan terus menghimpun aspirasi dan kebutuhan daerah perbatasan melalui pertemuan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Rapat koordinasi nasional BNPP rencananya akan digelar pada pertengahan November 2025 untuk membahas rencana pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan.
"Kita belanja dulu masalahnya. Belanja masalahnya harus bottom-up artinya apa usulan dari daerah, usulan-usulan daerah itu membutuhkan apa. Setelah itu kita sesuaikan cek bener enggak dan setelah itu baru kita akan membuat cetak biru untuk pembangunan (daerah perbatasan)," tandas Tito.
Sebagai informasi, usai acara penyerahan Mendagri bersama Ketua Baznas meninjau langsung dua unit kapal layanan kesehatan. Tito juga menyempatkan diri berinteraksi dengan tenaga medis dan mencoba beberapa fasilitas kesehatan yang tersedia di kapal untuk memastikan kesiapan pelayanan kepada masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Ketua Baznas Provinsi Sulut Lutvia Alwi, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi.
(rir)
