DPR Tegaskan Kompolnas Bukan Lembaga Pengawas Polri

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bukan lembaga pengawas Polri.

Habib merujuk Pasal 8 TAP MPR Nomor 7/MPR/2000, lalu Pasal 37 dan 38 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yang menyebutkan pertama, Kompolnas bertugas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri. Kedua, Kompolnas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

"Perlu digaris-bawahi bahwa Kompolnas bukanlah lembaga pengawas," ujar Habib dalam keterangannya, Rabu (28/1).

Dengan tugas itu, ujar Habib, tanggung jawab Kompolnas adalah langsung terhadap Presiden. Oleh karenanya, dia menilai Kompolnas tidak etis menjadi lembaga pengawas eksekutif menyusul wacananya jika dipimpin menteri.

Sebab, fungsi pengawasan mestinya merupakan tanggung jawab legislatif.

"Jadi salah kaprah kalau kita mendowngrade Kompolnas menjadi lembaga pengawas dan lebih fatal lagi kalau Kompolnas mau dijadikan seperti LSM," katanya.

Secara konstitusional, terang Habib, Pasal 20A UUD 1945 menyebutkan tugas pengawasan terhadap Polri dilakukan DPR RI. Namun faktanya, masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap Polri.

Apalagi, lanjut dia, KUHAP baru juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi. Misalnya, lewat Pasal 143 huruf C, Pasal 30, dan Pasal 32.

"Pasal 30 mengatur bahwa setiap pemeriksaan di kepolisian wajib direkam dengan kamera pengawas yang bisa digunakan untuk kepentingan pembelaan warga negara pencari keadilan," ujarnya.

"KUHAP baru memberi ruang yang besar kepada masyarakat melalui advokat untuk bisa turut serta mengawasi kinerja Polisi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana," imbuh Habib.

Kompolnas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2005 yang dikeluarkan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kompolnas bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(thr/gil)

[Gambas:Video CNN]