Ahok: Pak Jaksa, Indonesia Banyak yang Bisa Ditangkap Kalau Bapak Mau

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan banyak pihak yang dapat ditangkap oleh aparat penegak hukum terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Hal itu ia sampaikan saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Dalam perkara ini, salah satu terdakwa merupakan anak dari buron Riza Chalid, Kerry Adrianto Riza.

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya ke Ahok tentang sistem pengadaan yang lebih efisien saat dirinya masih menjabat sebagai Komut Pertamina.

Ahok kemudian menjawab sistem pengadaan sebelumnya ini membuat Indonesia tidak punya cadangan minyak lebih dari 30 hari.

"Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari berapa hari mau berapa miliar dolar. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Migas, itu menjadi tugas pemerintah," jawab Ahok.

Ahok memaparkan Pertamina diberlakukan seperti lembaga pemerintah karena merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal, kata Ahok, di dalam aturan harusnya Pertamina diperlakukan seperti swasta untuk mengejar keuntungan.

"Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam Undang-Undang Migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya," kata Ahok.

"Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan 'lu rugilah', kira-kira gitu, 'kamu nombok, kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak'," sambungnya.

Oleh karena itu, Ahok ingin mengadopsi model E-Catalogue pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) seperti yang ia terapkan saat jadi Gubernur DKI Jakarta ke dalam tubuh Pertamina.

Ahok mengatakan pihaknya dapat menghemat uang dengan cara itu.

"Jadi secara prinsip makanya saya kami usulkan kenapa tidak mau supplier hair stock dengan e-katalog LKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu Kepala LKPP ada tiga kali. LKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin LKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta," ujarnya.

"Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta," sambungnya.

Ahok kemudian menyebut dalam laporan BPK atau BPKP, sering kali ditemukan kerugian negara yang hanya dilabeli sebagai 'kelebihan bayar'.

Oleh karenanya, Ahok mengatakan jika Jaksa ingin memeriksa soal 'kelebihan bayar' tersebut, banyak pihak di Indonesia yang dapat ditangkap.

"Ada enggak BPK (atau) BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia, kasih tahu saya, saya bisa kasih tahu Pak, banyak bisa ditangkap Pak kalau Bapak mau," tegas Ahok.

Dalam perkara ini, Kerry didakwa memperkaya diri sebesar Rp3,07 triliun pada kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 17 tersangka lainnya. Mereka didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan negara senilai Rp285,18 triliun.

Sementara untuk Riza Chalid sejauh ini masih menjadi buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

(gil)

[Gambas:Video CNN]